Mengenal Civic Education

Dalam buku Belajar Civic Education dari Amerika, dijelaskan bahwa Civic Education adalah pendidikan- untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (self government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain. Yang pada akhirnya cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya Dalam demokrasi konstitusional, civic education yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai (Benjamin Barber, 1992). Read the full post »

Manfaat IT dalam Pembelajaran

Muhammad Adri menyebutkan dalam tulisannya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Media Pembelajaran bahwa perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigm masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan Internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, dimana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri (Oetomo dan Priyogutomo, 2004), beberapa bagian unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang e-learning (Utomo, 2001)

Executive Summary: JAKSTRA IPTEK

Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) 2005-2009 disusun sebagai pedoman untuk arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan Iptek, baik dari unsur pemerintahan (LPND Ristek, Lembaga Litbang Departemen, Daerah, dan Perguruan Tinggi), maupun pihak non-pemerintah. Sesuai amanah UUD 1945, Pemerintah berkewajiban untuk memajukan Iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Visi Iptek 2025 adalah: “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Iptek 2025: [1] menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan; [2] memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek; [3] mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi; [4] meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek, termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek; [5] mewujudkan SDM, sarana, dan prasarana, serta kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif; dan [6] mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Misi Iptek 2025 tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk empat program pembangunan Iptek, yakni: [1] Program Penelitian dan Pengembangan Iptek; [2] Program Difusi Iptek; [3] Program Penguatan Kelembagaan Iptek; dan [4] Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Program pembangunan Iptek ini, diimplementasikan pada enam bidang fokus utama Iptek, yakni: [1] ketahanan pangan, [2] sumber energi baru dan terbarukan; [3] teknologi dan manajemen transportasi, [4] teknologi informasi dan komunikasi, [5] teknologi pertahanan, dan [6] teknologi kesehatan dan obat-obatan.

Pembangunan Iptek ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera, dan keyakinannya melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, pengolahan hasil, dan penganekaragaman pangan. Prioritas utama adalah untuk mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan antar-kelembagaan. Komoditas pangan yang menjadi prioritas diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kerangka kebijakan Iptek ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan daya dukung teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk SDM yang handal dalam pengelolaan pangan.

Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan diarahkan untuk mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan (EBT), perkuatan kelembagaan dan jaringan, dan mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumberdaya nasional. Prioritas utama adalah meningkatkan kontribusi energi panas bumi (3,8%), EBT (4,4%), batubara (32,7%), dan gas (30,6%) pada tahun 2025. Jenis energi prioritas termasuk biodiesel, bioethanol, bio-oil, panas bumi, batubara, surya, nuklir, angin, dan hydrogen/fuel cell. Kerangka kebijakan mencakup pemanfaatan teknologi energy yang ramah lingkungan, efisien, ekonomis, sesuai sumberdaya lokal, dan berwawasan masa depan.

Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan kemampuan Iptek menjawab isu pelayanan, termasuk keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan terjangkau, serta sesuai fisik wilayah dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Juga untuk meningkatkan kemampuan manufacturing sarana dan prasarana transportasi. Prioritas utama adalah untuk riset pengembangan sistem manajemen transportasi publik, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan efisiensi energi pada sektor transportasi, serta untuk pengembangan rencana induk transportasi antar/multi moda di Jawa, Sumatera, dan Bali.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diarahkan pada perluasan infrastruktur TIK agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat, penguatan SDM dan kelembagaan TIK, penerapan solusi TIK untuk peningkatan kinerja perekonomian, daya saing industri, efisiensi perdagangan, kemandirian perangkat TIK hankam, efektivitas layanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas utama termasuk pengembangan telekomunikasi, internet, computer murah dan hemat energi; penguasaan teknologi digital; serta pengembangan aplikasi berbasis open source. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak alat utama sistem persenjataan (alutsista) berdaya tangkal tinggi, rancangan strategis pertahanan, pemenuhan standardisasi sarana pertahanan, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industry pertahanan secara ekonomi. Prioritas utama mencakup pengembangan teknologi pendukung daya gerak, daya tempur, K4I (komando, kendali, komunikasi, komputer, dan informasi), bekal (logistik), dan pembangunan sistem pertahanan negara untuk pengamanan wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan wilayah rawan konflik.

Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa Iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang, pengembangan industry farmasi untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan obat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat, pengembangan fitofarmaka, pengendalian penyakit melalui deteksi dini, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Selain enam bidang fokus pembangunan Iptek tersebut, aspek lain yang juga akan mendapat perhatian adalah teknologi air bersih, teknologi kelautan, system informasi spatial, mitigasi bencana, teknologi dirgantara dan antariksa, dinamika sosial-politik-budaya-hukum, dan bidang tematis lainnya.

KRISIS MORAL PENGHANCUR KEHIDUPAN BANGSA

Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan juga oleh krisis moral. Oleh karena itu, perekonomian bangsa menjadi ambruk yang tidak kunjung pulih kembali. Krisis multidimensi yang melanda bangsa kita berdampak pada kehidupan masyarakat terutama rakyat miskin, mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Bahkan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan tindakan curang (amoral) yang semestinya tidak perlu dilakukan Sesuai dengan kodratnya sebagai mahluk Tuhan, dalam moral manusia mempunyai kemerdekaan untuk memilih nilai dan norma yang dijadikan pedoman berbuat, bertingkah laku dalam hidup bersama dengan manusia lain. Moral akan memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan penuh tanggungjawab, karena pada dasarnya moral adalah bagian dari kepribadian (personality) manusia. Dengan demikian, moral dapat dikatakan menyatu dengan cipta (pikiran), rasa (perasaan), dan karsa (kehendak). Manusia yang bermoral adalah manusia yang dapat memfungsikan ketiga potensi cipta (pikiran), rasa (perasaan), dan karsa (kehendak) secara baik. Namun kenyataanya, kebanyakan manusia lebih suka mengandalkan kehendaknya tanpa memfungsikan potensi yang lain sehingga tindakan yang muncul adalah tindakan amoral Perilaku bermoral seperti jujur, adil, dan kasih sayang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, tindakan ini dapat menciptakan ketentraman, kedamain, dan kesejahteraan manusia lain. Namun demikian, untuk bertindak bermoral tidaklah semudah seperti mengucapkan, realitasnya masyarakat kita masih banyak yang lebih senang bertindak amoral tetapi mendatangkan keuntungan dibandingkan bermoral tidak menghasilkan.


Tindakan kriminal seperti pengeboman, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, korupsi, kulusi, dan nepotisme setiap hari menghiasi media cetak maupun media elektronik. Yang lebih mengerikan terdapat orang tua yang menghamili anak kandungnya, seakan-akan di Indonesia tidak ada lagi manusia yang bermoral. Hal ini tentunya membuat rasa sedih dan malu kita sebagai bangsa yang beragama yang memilki keyakinan terhadap Tuhan. Untuk membentuk masyarakat dan bangsa yang bermoral tidaklah mudah, hal ini memerlukan suatu keberanian moral setiap orang untuk bertindak. Keberanian moral dalam menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran haruslah memperhatikan nilai-nilai kesetimbangan potensi cipta, rasa dan karsa. Oleh karena itu, keberanian moral harus sistematis, bukan hanya idea yang menyebar. Jika hal ini terjadi, maka gerakan penegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran akan berjalan lebih sistematis dan terarah kepada target yang hendak dicapai. Keberanian moral sebenarnya juga telah dimiliki oleh para perintis kemerdekaan Indonesia dan para pemuda yang dipelopori mahasiswa dalam menggerakan arus reformasi.Tanpa keberanian moral, tidak mungkin bangsa Indonesia berhasil melawan penjajah yang mencengkram bumi pertiwi beberapa abad lamanya.

Lengsernya Suharto harus diakui karena gerakan keberanian moral kaum muda terutama para mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran yang berpuncak dalam bulan Mei 1998. Gerakan keberanian moral ini bukan sekedar agar Suharto turun dari jabatannya, namun tujuan lebih jauh adalah untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara agar dapat keluar dari krisis multidemensi. Krisis nilai dan moral itu tejadi karena manusia sudah tidak bisa lagi membedakan salah benar, baik dan buruk. Manusia bertindak sesuai dengan kehendaknya demi untuk kepentingan diri dan kelompok tanpa memperhatikan orang lain. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan akan merugikan dan mencelakakan orang lain bahkan akibat lebih jauh adalah kesengsaraan umat manusia. Krisis moral pada dasarnya sama dengan krisis kemanusiaan. Dalam Kondisi seperti ini manusia telah lupa akan hekikatnya, baik sebagai makluk yang berTuhan, makluk sosial, maupun sebagai makluk pribadi sehingga tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai kalifah di muka bumi dengan baik. Justru mereka melakukan tindakan-tindakan amoral seperti korupsi, kolusi, nepotisme serta tindakan-tindakan curang lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang kita sering dipertontonkan tindakan-tindakan ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kecurangan-kecurangan yang lain (tindakan amoral) yang kesemuanya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup para pedagang mengurangi timbangannya, para penegak hukum tidak lagi menegakan keadilan, para birokrat dan pejabat negara asyik meningkatkan KKNnya, sedangkan rakyat kecil lebih banyak menerima akibatnya. Tindakan tersebut sudah merasuk dalam sendi kehidupan masyarakat yang suatu saat dapat menghancurkan kehidupan bangsa. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang terpuruk, penuh tindakan amoral pendidikan sering dituduh sebagai biang keroknya. Dunia pendidikan dianggap telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Realitasnya memang dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan yang melupakan pengembangan sikap/nilai dan perilaku dalam pembelajarannya akibatnya menghasilkan manusia-manusia yang tidak memiliki sistim nilai. Pendidikan juga lebih sebagai amputasi kebebasan karena mengabdi pada kekuatan politik yang tidak berlandaskan moral atau etik. Hal ini diperparah dengan pandangan yang salah dari masyarakat mengenai pendidikan. Masyarakat kita masih beranggapan bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Padahal pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebenarnya hakikat atau roh pendidikan itu adalah memanusiakan manusia yang dilakukan dengan rasa kasih sayang, keiklasan, kejujuran, keagamaan, tanggung jawab, serta suasana kekeluargaan.

Dengan demikian, maka pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang berimtaq dan bermoral yang dapat dihandalkan untuk membangun bangsa dan negara. Jika kita jujur dan menilai secara obyektif kesalahan ini sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh dunia pendidikan semata namun juga oleh komponen yang lain. Seharusnya seluruh komponen bangsa ini membuka mata dan sadar bahwa pendidikan di negara kita kurang mendapatkan perhatian, anggaran pendidikan sangat rendah, profesi guru kurang mendapatkan penghargaan maka tidaklah mengherankan jika kualitas pendidikan semakin merosot. Orde reformasi berusaha mengoreksi dan memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh orde baru dengan melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang berupa kebijakan politik, hukum, maupun ekonomi. Dengan harapan bangsa dan negara cepat keluar dari krisis multidemensi sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-cita yaitu masyarakat adil dan makmur. Salah satu politik will dalam era reformasi adalah diamandemenya Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beranggapan bahwa penyebab krisis multidemensi ini salah satunya karena para pejabat negara dan pemegang kekuasaaan secara longgar memanfaatkan celah-celah yang ada dalam UUD 1945, maka dari itu agar tidak terulang diamandemen. Pembangunan sitem dalam suatu negara memang perlu dilakukan namun sebaik apapun sitemnya jika tidak dilakukan dengan benar maka tujuan akan kandas, oleh karena itu diperlukan orang yang krideble dan bermoral untuk mencapai tujuan negara. Untuk membentuk manusia yang bermoral tersebut perlu adanya kerjasama antar berbagai komponen bangsa secara senergi dan sistemik yang diwujudkan dalam suatu program.

 

 

By:     La Camirudin            09009001

    Budi Haryanto            090090

    Pramudiya Primandaru        09009009

    Windi Putri Wulansari        09009030

KRISIS MORAL PENGHANCUR KEHIDUPAN BANGSA

Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan juga oleh krisis moral. Oleh karena itu, perekonomian bangsa menjadi ambruk yang tidak kunjung pulih kembali. Krisis multidimensi yang melanda bangsa kita berdampak pada kehidupan masyarakat terutama rakyat miskin, mereka semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Bahkan tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan tindakan curang (amoral) yang semestinya tidak perlu dilakukan Sesuai dengan kodratnya sebagai mahluk Tuhan, dalam moral manusia mempunyai kemerdekaan untuk memilih nilai dan norma yang dijadikan pedoman berbuat, bertingkah laku dalam hidup bersama dengan manusia lain. Moral akan memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan penuh tanggungjawab, karena pada dasarnya moral adalah bagian dari kepribadian (personality) manusia. Dengan demikian, moral dapat dikatakan menyatu dengan cipta (pikiran), rasa (perasaan), dan karsa (kehendak). Manusia yang bermoral adalah manusia yang dapat memfungsikan ketiga potensi cipta (pikiran), rasa (perasaan), dan karsa (kehendak) secara baik. Namun kenyataanya, kebanyakan manusia lebih suka mengandalkan kehendaknya tanpa memfungsikan potensi yang lain sehingga tindakan yang muncul adalah tindakan amoral Perilaku bermoral seperti jujur, adil, dan kasih sayang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, tindakan ini dapat menciptakan ketentraman, kedamain, dan kesejahteraan manusia lain. Namun demikian, untuk bertindak bermoral tidaklah semudah seperti mengucapkan, realitasnya masyarakat kita masih banyak yang lebih senang bertindak amoral tetapi mendatangkan keuntungan dibandingkan bermoral tidak menghasilkan.


Tindakan kriminal seperti pengeboman, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, korupsi, kulusi, dan nepotisme setiap hari menghiasi media cetak maupun media elektronik. Yang lebih mengerikan terdapat orang tua yang menghamili anak kandungnya, seakan-akan di Indonesia tidak ada lagi manusia yang bermoral. Hal ini tentunya membuat rasa sedih dan malu kita sebagai bangsa yang beragama yang memilki keyakinan terhadap Tuhan. Untuk membentuk masyarakat dan bangsa yang bermoral tidaklah mudah, hal ini memerlukan suatu keberanian moral setiap orang untuk bertindak. Keberanian moral dalam menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran haruslah memperhatikan nilai-nilai kesetimbangan potensi cipta, rasa dan karsa. Oleh karena itu, keberanian moral harus sistematis, bukan hanya idea yang menyebar. Jika hal ini terjadi, maka gerakan penegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran akan berjalan lebih sistematis dan terarah kepada target yang hendak dicapai. Keberanian moral sebenarnya juga telah dimiliki oleh para perintis kemerdekaan Indonesia dan para pemuda yang dipelopori mahasiswa dalam menggerakan arus reformasi.Tanpa keberanian moral, tidak mungkin bangsa Indonesia berhasil melawan penjajah yang mencengkram bumi pertiwi beberapa abad lamanya.

Lengsernya Suharto harus diakui karena gerakan keberanian moral kaum muda terutama para mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran yang berpuncak dalam bulan Mei 1998. Gerakan keberanian moral ini bukan sekedar agar Suharto turun dari jabatannya, namun tujuan lebih jauh adalah untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara agar dapat keluar dari krisis multidemensi. Krisis nilai dan moral itu tejadi karena manusia sudah tidak bisa lagi membedakan salah benar, baik dan buruk. Manusia bertindak sesuai dengan kehendaknya demi untuk kepentingan diri dan kelompok tanpa memperhatikan orang lain. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan akan merugikan dan mencelakakan orang lain bahkan akibat lebih jauh adalah kesengsaraan umat manusia. Krisis moral pada dasarnya sama dengan krisis kemanusiaan. Dalam Kondisi seperti ini manusia telah lupa akan hekikatnya, baik sebagai makluk yang berTuhan, makluk sosial, maupun sebagai makluk pribadi sehingga tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai kalifah di muka bumi dengan baik. Justru mereka melakukan tindakan-tindakan amoral seperti korupsi, kolusi, nepotisme serta tindakan-tindakan curang lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang kita sering dipertontonkan tindakan-tindakan ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kecurangan-kecurangan yang lain (tindakan amoral) yang kesemuanya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup para pedagang mengurangi timbangannya, para penegak hukum tidak lagi menegakan keadilan, para birokrat dan pejabat negara asyik meningkatkan KKNnya, sedangkan rakyat kecil lebih banyak menerima akibatnya. Tindakan tersebut sudah merasuk dalam sendi kehidupan masyarakat yang suatu saat dapat menghancurkan kehidupan bangsa. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang terpuruk, penuh tindakan amoral pendidikan sering dituduh sebagai biang keroknya. Dunia pendidikan dianggap telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Realitasnya memang dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan yang melupakan pengembangan sikap/nilai dan perilaku dalam pembelajarannya akibatnya menghasilkan manusia-manusia yang tidak memiliki sistim nilai. Pendidikan juga lebih sebagai amputasi kebebasan karena mengabdi pada kekuatan politik yang tidak berlandaskan moral atau etik. Hal ini diperparah dengan pandangan yang salah dari masyarakat mengenai pendidikan. Masyarakat kita masih beranggapan bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Padahal pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebenarnya hakikat atau roh pendidikan itu adalah memanusiakan manusia yang dilakukan dengan rasa kasih sayang, keiklasan, kejujuran, keagamaan, tanggung jawab, serta suasana kekeluargaan.

Dengan demikian, maka pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang berimtaq dan bermoral yang dapat dihandalkan untuk membangun bangsa dan negara. Jika kita jujur dan menilai secara obyektif kesalahan ini sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh dunia pendidikan semata namun juga oleh komponen yang lain. Seharusnya seluruh komponen bangsa ini membuka mata dan sadar bahwa pendidikan di negara kita kurang mendapatkan perhatian, anggaran pendidikan sangat rendah, profesi guru kurang mendapatkan penghargaan maka tidaklah mengherankan jika kualitas pendidikan semakin merosot. Orde reformasi berusaha mengoreksi dan memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh orde baru dengan melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang berupa kebijakan politik, hukum, maupun ekonomi. Dengan harapan bangsa dan negara cepat keluar dari krisis multidemensi sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-cita yaitu masyarakat adil dan makmur. Salah satu politik will dalam era reformasi adalah diamandemenya Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beranggapan bahwa penyebab krisis multidemensi ini salah satunya karena para pejabat negara dan pemegang kekuasaaan secara longgar memanfaatkan celah-celah yang ada dalam UUD 1945, maka dari itu agar tidak terulang diamandemen. Pembangunan sitem dalam suatu negara memang perlu dilakukan namun sebaik apapun sitemnya jika tidak dilakukan dengan benar maka tujuan akan kandas, oleh karena itu diperlukan orang yang krideble dan bermoral untuk mencapai tujuan negara. Untuk membentuk manusia yang bermoral tersebut perlu adanya kerjasama antar berbagai komponen bangsa secara senergi dan sistemik yang diwujudkan dalam suatu program.

 

 

By:     La Camirudin            09009001

    Budi Haryanto            090090

    Pramudiya Primandaru        09009009

    Windi Putri Wulansari        09009030

ARTI PENTING DAN MANFAAT GLOBALISASI BAGI INDONESIA

Disusun oleh :

  1. Leni susilawati     (09109047)
  2. Erawati        (09009016)

Globalisasi adalah meningkatnya saling keterkaitan di antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan perubahan kebudayaan. Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi  oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia pasti tidak dapat dan tidak akan menutupi diri dari pergaulan internasional, karena antara negara satu dan negara lainnya pasti terjadi saling ketergantungan.

Adapun peristiwa-peristiwa dalam sejarah dunia yang meningkatkan proses globalisasi antara lain:

  • Ekspansi negara-negara Eropa ke belahan dunia lain.
  • Munculnya kolonialisme dan imperialisme.
  • Revolusi industri yang dapat mendorong pencarian barang hasil produksi.
  • Pertumbuhan kapitalisme, yaitu sistem dan paham ekonomi yang modalnya  bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.
  • Meningkatnya telekomunikasi dan transportasi berkat ditemukannya telepon genggam dan pesawat jet pasca Perang Dunia II.

Faktor-faktor pendorong globalisasi antara lain:

  • Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Diterapkannya perdagangan bebas.
  • Liberalisasi keuangan internasional.
  • Meningkatnya hubungan antar negara.

Tujuan globalisasi ada tiga macam, yaitu:

  • Mempercepat penyebaran informasi.
  • Mempermudah setiap orang memenuhi kebutuhan hidup.
  • Memberi kenyamanan dalam beraktifitas.

Arti penting globalisasi

Globalisasi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kita dapat mengambil manfaat dari globalisasi dan menerapkannya di Indonesia. Manfaat globalisasi antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan meningkatkan perdagangan internasional.

Globalisasi memiliki nilai-nilai positif namun juga memiliki nilai-nilai negatif. Untuk menyaring nilai-nilai negatif maka kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Jika kita mengambil nilai-nilai negatif globalisasi, maka yang akan terjadi adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia dan masuknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk.

Manfaat Globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi merupakan hal yang sangat mengerikan jika bisa merubah semua tatanan kehidupan dengan meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari pengaruh globalisasi. Namun, dari perubahan itu justru globalisasi juga memiliki dampak dan manfaat yang positif bagi bangsa indonesia.Oleh karena itu, bangsa indonesia harus memiliki filter untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi.
Respon bangsa Indonesia sendiri terhadap globalisasi itu adalah sebagai peluang dan tantangan. Peluang berarti setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan situasi ini dalam menghidupi kehidupannya dengan baik, sedangkan tantangan berarti setiap orang diberi kesempatan untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuannya. Sebagai contoh keduanya adalah :

  • Pasar Bebas
  • Perkembangan IPTEK
  • Wawasan budaya semakin luas
  • Terbukanya lapangan kerja
    Secara garis besar, ada manfaat yang berguna bagi bangsa Indonesia akibat dari globalisasi ini terjadi di bidang, diantaranya :
  • Sosial Budaya
    Dari sudut kebudayaan, globalisasi dapat memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental kearah yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, dan memberikan arah dalam perilaku.
  • Teknologi dan Transportasi
    Dalam bidang teknologi, globalisasi telah banyak membawa perubahan yang begitu besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemajuan zaman menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap teknologi informasi. Dengan adanya perkembangan, masyarakat memperoleh manfaat yang sangat banyak. Contoh, dengan adanya Internet kita bisa mengetahui tentang apa saja yang belum kita letahui.
    Selain itu perkembangan dan perubahan juga terjadi di bidang teknologi transportasi. Contoh, dengan adanya tranportasi melalui udara kita bisa mancapai suatu tujuan dengan cepat.
  • Ekonomi
    Globalisasi juga membawa dampak terhadap kehidan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi seperti, Globalisasi mampu meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meningkatkan kualitas produksi dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan perkapita mayarakat.
  • Politik
    Di Indonesia, politik juga mengalami perkembangan akibat dari globalisasi. Seperti, Indonesia mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, mempererat hubungan dan meningktkan keaktifan dalam hubungan inernasional demi menuju perdamaian dunia.
  • Hukum
    Dalam bidang hukum, Indonesia turut serta dalam organisasi Internasional dan turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah.
  • Lingkungan Hidup
    Dalam rangka keikut sertaannya Indonesia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, Indonesia juga turut menentang pemakaian senjata nuklir baik untuk perang maupun penelitian yang dapat merusak lingkungan hidup.

     

     

 

 

Mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik

Di Susun oleh :

  1. 1.      Hafiah Bahruddin ( 08009069)
  2. 2.      Apid Firmansyah  (08009012)

 

Mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik
Sosialisasi budaya politik dilakukan melalui sarana atau agen sosialisasi politik. Sehubungan dengan sarana atau agen sosialisasi politik, terdapat 6 macam sarana (agen) sosialisasi politik sebagai berikut:

 

1. Keluarga

Keluarga memiliki peranan strategis dalam sosialisasi politik. Hal ini karena keluarga memiliki peranan yang sangat dominan dalam pembentukan elemem-elemen kepribadian dasar, sikap-sikap serta nilai-nilai sosial seorang anak.

  1.    2 Kelompok pertemanan menjadi sangat penting di dalam sosialisasi politik, karena hal-hal sebagai berikut:

 

1. Akses yang sangat ekstensif dari kelompok pertemanan         terhadap anggota mereka.

2. Hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional berkembang di  dalamnya.

Dalam kelompok pertemanan, anak-anak sangat mengutamakan pengalaman bersama dan sambung rasa.

3. Sekolah

Sekolah memainkan peranannya sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, berbagai kegiatan ritual sekolah, dan kegiatan-kegiatan guru.

4. Pekerjaan

Organisasi-organisasi yang dibentuk atas dasar pekerjaan, dapat berfungsi sebagai saluran informasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah politik dengan jelas dan dapat pula memberikan pengalaman sosialisasi yang cukup mendalam bagi individu-individu yang terlibat di dalamnya.

5. Media massa

Melalui media massa, masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi politik. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipanggung politik dengan cepat diketahui oleh masyarakat melalui media massa, demikian pula, secara langsung maupun tidak langsung media massa merupakan sarana yang kuat untuk membentuk sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik.

6. Kontak-kontak politik langsung

Kontak politik langsung itu misalnya bertemu dengan pejabat daerah, petinggi partai, polisi, pegawai, dan penyelenggara negara lainnya. Pertemuan atau pengalaman berhubungan dengan seorang pejabat politik bisa mempengaruhi pandangannya mengenai politik.

 

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI NASIONALISME

Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi belum memiliki definisi atau pengertian yang pasti kecuali sekedar definisi kerja sehingga maknanya tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya.

Ada beberapa definisi global sebagai berikut :

  1. Malcom waters, seorang professor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat, globalisasi adalah sebuah proses social yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan social budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang.
  2. Emanuel richter, guru besar pada ilmu politik Universtas Aashen, Jerman, berpendapat, bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.
  3. Princenton N Lyman, mantan duta besar AS di Afrika Selatan, berpendapat bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.
  4. Selo Soemardjan, bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa Globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti system dan kaidah yang sama.

Jadi, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia. (Menurut Edison A. Jamli dkk.Kewarganegaraan.2005)

 

Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme

Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

  1. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
  2. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme


  1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang
  2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
  3. Mayarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
  4. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
  5. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda

Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala- gejala yang muncul dalam kehidupan sehari- hari anak muda sekarang.

Dari cara berpakaian banyak remaja- remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas- jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi anak muda internet sudah menjadi santapan mereka sehari- hari. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya. Misal untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanya internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone.

Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Contoh riilnya adanya geng motor anak muda yang melakukan tindakan kekerasan yang menganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.

Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, mau apa jadinya genersi muda tersebut? Moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Apa akibatnya jika penerus bangsa tidak memiliki rasa nasionalisme?

Nama:

  1. Ning Taufiqiyati (09009018)
  2. Rheny Nur Fatmawati (09009019)
  3. Oktavianti Ria Utami (09009023)

TAUKAH KAMU???

Fungsi pembelajaran PKn berbasis IT ???

Fungsinya adalah pembelajaran melalui internet dapat dilakukan mahasiswa PKn untuk membuat laporan maupun mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan ini sendiri dimana pun dia berada. Pada kegiatan ini mahasiswa dapat berbagi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proyek yang menjadi tugas baik pribadi maupun kelompok. Sebagai contoh pembuatan artikel pada blog ini yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa secara bersama-sama untuk belajar. Dosen dan mahasiswa membuka jaringan dengan materi yang disesuaikan dengan pembelajaran. Keuntungan dalam program ini adalah melibatkan peserta dari seluruh permukaan bumi berperan untuk mensukseskan program pembelajaran berbasis IT sehingga pembelajaran ini sangat cocok untuk dikembangkan dalam sarana belajar di zaman yang modern ini.

Posting by : Tisa Susetyowati         (09009058)

     Roseilia Dwiningsih    (09009059)

     Sri Kartiningsih        (09009075)

Sistem Pemerintahan Indonesia

Disusun :

  1. Siti Nur Syamsiyah    (09009080)
  2. Intan Kurnia Sari    (09009086)
  3. Tumtum Kurniasih    (09009089)

     

     

    1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,

2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.

Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.

Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.

Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.